Jakarta PSBB Lagi, Simak Dampaknya Terhadap Ekonomi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali lagi mengaplikasikan penerapan Limitasi Sosial Bertaraf Besar atau PSBB Jakarta. Faktanya untuk menahan penebaran Covid-19 yang makin tinggi.
| Tips Mendapatkan Keuntungan Besar Bermain Parlay |
Sudah diketahui, Jakarta jadi Ibu Kota Negara sebagai pusat usaha dan industri di tanah air. Implikasi PSBB ini dicemaskan akan berefek pada perekonomian Indonesia keseluruhannya. Semacam apa lebih detilnya?
Ketua Team Perlakuan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Airlangga Hartarto menerangkan beberapa limitasi yang dilaksanakan pada gerakan orang serta pekerjaan ekonomi-sosial, berefek langsung serta relevan pada perekonomian.
"Limitasi pekerjaan semasa kurang dari 1 bulan di Maret 2020, turunkan perkembangan ekonomi kita yang umumnya di angka 5 % jadi cuma 2,97 %," sebut Airlangga seperti diambil dari pointersnya, Kamis (10/9/2020).
Bukan hanya itu, limitasi yang masif (penerapan PSBB Penuh) mulai 9 April s/d akhir Juni, efeknya mengagumkan, menyebabkan perekonomian Indonesia alami kontraksi yang benar-benar dalam sampai perkembangan jadi -5,32 %.
Disebutkan Airlangga, dengan mulai diaplikasikannya PSBB Peralihan semenjak 5 Juni 2020, serta mulai dibukanya beberapa kegiatan ekonomi, memberi impak positif dengan mulai membaiknya beberapa tanda makro serta bagianal (PMI Index, Indeks Keyakinan Customer, Pemasaran Ritel dan lain-lain).
Pemantauan kedisiplinan warga
Untuk pastikan usaha penjagaan Covid-19 berjalan efisien, disebutkannya, perlu usaha tingkatkan kedisiplinan warga, sekaligus juga lakukan pemantauan serta penegakan hukum pada kepatuhan serta kedisiplinan warga.
"Berdasar Inpres 6/2020 mengenai Kenaikan Disiplin serta Penegakan Hukum Prosedur Kesehatan dalam Penjagaan Covid-19, dilaksanakan usaha penegakan hukum berbentuk Operasi Yustisi yang dilaksanakan TNI, POLRI, SatPol PP," sambungnya.
Pekerjaan Produktif Masih Berjalan
Airlangga meneruskan, pemerintah menghargai cara beberapa Pemerintah Propinsi yang memutuskan kebijaksanaan jika kesibukan ekonomi masih berjalan serta industri masih dapat berproduksi normal dengan prosedur Covid-19, hingga kegiatan ekonomi serta industri mulai bertambah. Dapat dibuktikan dengan bertambahnya Indeks PMI Manufaktur ke level ekspansi di 50,8.
"Animo pada Pemerintah Propinsi Jawa barat yang bertambah pilih kebijaksanaan untuk lakukan Limitasi Sosial Bertaraf Mikro (PSBM) pada tingkat kecamatan/ kelurahan hingga masalah positif Covid 19 dapat didesak serta kesibukan ekonomi masih dapat berjalan," tutur ia.
Disamping itu, berkaitan pengadaan service publik, Pemerintah jamin tersedianya service publik dengan masih beroperasinya Kantor Pemerintahan, sesuai SE Menteri PAN RB Nomor 67 Tahun 2020 (Perkembangan SE Nomor 58/ 2020), dimana memutuskan penataan Skema Kerja ASN, serta Petinggi Pembina Kepegawaian (PPK) di tiap KL akan mengendalikan serta menegakan ketentuan berkaitan penataan pegawai yang bisa lakukan WFH serta WFO.
Mengenai untuk pegawai swasta, waktu PSBB, dilaksanakan flexible working hours yang sesuai dengan kebijaksanaan penataan skema kerja ASN serta kantor pemerintah, demikian pula dengan beberapa pegawai Perusahaan BUMN.
Membuat Rasa Aman serta Penerapan prosedur kesehatan
Untuk menggerakkan warga lakukan kegiatan serta pekerjaan ekonomi serta sosial, pemerintah memandang perlu dibuat Rasa Aman di warga.
Untuk membuat Rasa Aman itu, sudah dilaksanakan mengintensifkan penerapan 3 T (Testing, Tracing serta Treatment); Jamin tersedianya Obat yang dibutuhkan dalam perlakuan Covid-19; Penerapan prosedur kesehatan sebagai pra-syarat mutlak semua pekerjaan ekonomi serta sosial; Penegakan hukum serta disiplin lewat Operasi Yustisi yang akan dilaksanakan oleh TNI, POLRI, Satpol PP, serta akan menyertakan Kejaksaan serta Pengadilan untuk penerapan sidang pengenaan sangsi berbentuk denda.
Kemampuan Service Kesehatan serta RS
Untuk meningkatkan perasaan aman, Airlangga memperjelas, pemerintah sediakan sarana serta service kesehatan yang ideal. Kemampuan RS di DKI: TT Isolasi= 4.123 serta TT ICU=523 (Keseluruhan 4.655). Keterisiannya untuk TT Isolasi 77 % serta TT ICU 81 % (Rerata 78 %). Jadi dari bagian kemampuan masih memenuhi (masih ada > 20 % kemampuan yang belum dipakai).
"Dari suport tersedianya budget untuk memberikan dukungan pengadaan serta peningkatan sarana serta service kesehatan, alokasi budget Bagian Kesehatan untuk Program PEN yang sejumlah Rp 87,55 triliun masih ada yang dapat dipakai untuk sarana kesehatan," tandas Airlangga.
